Bupati Wajo Beternak Wartawan

Bupati wajo, Drs. H. Andi Burhanuddin Unru,MM  yang saat ini bagaikan diujung tanduk akibat dugaan penganiayaan terhadap korban Andi Akhiruddin CS pada saat menjelang pencoblosan. Dugaan penganiayaan oknum Bupatiitupun menjadi hangat, bukan saja menggegerkan Kab. Wajo, bahkan menjadi buah bibir di pusat termasuk kalangan anggota DPR RI yang menyesalkan penganiayaan tersebut.

                Kendati demikian, kasus penganiayaan inipun berbuntut panjang, dimana Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru mengaku difitna dan bakal melaporkan balik A.Akhiruddin CS. Namun kasus ini, menjadi rapor merah buat Bupati Wajo. Apakah kasus dugaan penganiayaan ini akan menggelinding di meja hijau, ataukah menjadi rana politik? Kita tunggu saja.

                Lain halnya dengan Bupati Wajo beternak wartawan. Dari PAD Kab. Wajo, anggaran pembayaran media cetak di Humas Pemkab Wajo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hingga tahun ini ditetapkan menjadi Rp. 1,8 miliar. Angka ini terbilang cukup tinggi dan dinilai hanya sebagai bentuk mubassir . Jika dilihat dari media yang menjadi langganan Pemkab Wajo masih dianggap sedikit dibanding daerah lain, seperti di Kota Makassar, Bone dll.

Dari penelusuran wartawan TT di setiap Humas, seperti Pemkab Bantaeng, Bone, Takalar, Barru dll,  langganan media cetak dibatasi hingga 10 eks,  bahkan ada 5 eksemplar  setiap penerbitan. itupun pembayarannya didasari bukti terbit, jika tidak terbit pada bulan itu, maka tidak akan dibayarkan.

Namun lain halnya di Kab. Wajo, langganan media cetak, setiap penerbitan seperti bulanan dan mingguan hingga 50 eksemplar. Anehnya lagi, ada beberapa media harga langganan jauh lebih tinggi dibanding harga yang tertera di boks media tersebut, sehingga dianggap tidak masuk akal dan tidak wajar. Lagi pula terkadang tidak didasari bukti terbit. Artinya, setiap bulannya, humas Wajo menerima kuitansi pembayaran dari masing-masing media cetak tanpa ada bukti terbit.

Tahun ini, (2013) penetapan anggaran langganan media cetak Humas Wajo sebesar Rp.1,8 miliar dengan rincian pembagian. Untuk kategori harian sebesar Rp. 60.jt, kategori mingguan Rp. 35 jt, kategori bulanan Rp. 15 juta dan ada pula kategori Rp. 5 jt. Jika dilihat dari penilainan media cetak tersebut, juga berbau Kolusi dan Nepotisme. Seperti Kategoti mingguan yang menerima Rp. 35 jt termasuk langganan dan kelebihannya.

 Sejumlah media bulanan ikut menjadi kategori mingguan, seperti Suksesi, Deteksi, dll. Bahkan diantara media cetak yang terdaftar di humas Pemkab Wajo ada yang tidak rutin terbitnya bahkan nyaris tiga sampai 4 bulan baru terbit, begitu pula kategoti mingguan ada yang bernasib sama seperti diatas, akan tetapi tetap dibayarkan. Yang menggelitik lagi, wajarkah ada media yang hanya terbit satukali harga langganannya Rp. 60.000/bulan. Inikan tidak masuk akal.

Melihat besarnya anggaran di Humas Pemkab Wajo yang mencapai Rp. 1,8 miliar membuahkan banyak persepsi miring dan menilai sebagai pemborosan  uang rakyat. Begitupula jika dilihat dari jumlah langganan setiap media hingga 50 eksemplar setiap terbit. Lalu system penyalurannya keinstansi terkait bagaimana. Apalagi berapa banyak Koran harian dan mingguan yang bertumpuk di humas.

                Melihat anggaran langgnanan media cetak di Humas pemkab Wajo mencapai Rp. 1,8 miliar sebagai bentuk pemborosan uang Negara dan dugaan permainan kongkalikong antara pihak Humas dan wartawan .

                Diminta kepada pihak pemeriksa termasuk BPK, bawasda dll, kiranya mengusut penggunaan dana di Humas pemkab Wajo. Begitupula dengan pembayaran media cetak harus sesuai bukti terbit serta kewajaran harga langganan disetiap media. Jangan sampai hanya sebagai bentuk akal-akalan saja, ada main mata wartawan dengan humas sehingga pembayarannya bisa mulus.  (Tim)