TARGET TUNTAS, Buntut dari kasus dugaan korupsi impor daging sapi semakin panas.
Setelah mengandangkan Ketua Partai Keadikan Sejahtera (PKS), KPK kini
memburu para pelaku yang diduga ikut andil dalam kongkalikong impor
daging.
Namun sayangnya, permohonan cegah tangkal yang dilayangkan KPK ke
imigrasi dianggap terlambat. Pasalnya, Ridwan Hakim yang ikut dicekal,
telah 'kabur' ke luar negeri. putra Ketua Dewan Syura Partai Keadilan
Sejahtera Hilmi Aminuddin itu terbang ke Turki pada 7 Februari 2013,
sehari sebelum pencekalan.
Surat permohonan yang diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi itu bernomor
KEP 107/01-23/02/2013 tanggal 8 Februari 2013. Selain Ridwan, KPK juga
mengajukan pencegahan terhadap Ahmad Zaky, Rudi Susanto, dan Jerry
Roger.
"Dia terbang dengan pesawat Turkish Air TK67 pukul 18.49 WIB melalui
bandara internasional Soekarno Hatta," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Denny Indrayana, Jumat (15/2/2013). Namun, Denny memastikan tiga saksi
lainnya masih berada di tanah air. "Berdasarkan laporan yang masuk, baru
Ridwan Hakim yang ke luar negeri. Belum ada laporan lain. Jadi kami
menganggap mereka (saksi lainnya) masih di dalam negeri," katanya.
Hingga Jumat sore, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait hal
ini. Namun, Denny memastikan pemerintah Indonesia akan berkoordinasi
dengan semua pihak, termasuk jaringan internasional atau Interpol, untuk
melacak keberadaan Ridwan Hakim. "Langkah-langkah untuk mendeteksi yang
bersangkutan tidak bisa kami ungkapkan rinci ke publik. Nanti akan
susah (dikejar). Harap dimaklumi," kata Denny.
Dia optimis Ridwan bisa dibawa pulang. "Ada macam-macam mekanisme
imigrasi (untuk memulangkan Ridwan). Kita kan punya pengalaman
memulangkan Nazaruddin dan Gayus," katanya. Denny pun yakin KPK tidak
tinggal diam karena mereka sudah punya jaringan kerja sama
internasional.
Sejauh ini, belum diketahui kaitan Ridwan dengan kasus suap-menyuap
kuota impor daging sapi yang meneyeret bekas Presiden PKS Luthfi Hasan
Ishaaq ini. KPK belum menjelaskan secara resminya.
Ayahanda Ridwan adalah tokoh paling penting di PKS. Tak salah bila
banyak kalangan menyebut sosok yang semasa Orde Baru dikenal memiliki
kedekatan dengan keluarga Cendana ini sebagai Godfather di PKS.
Jaringannya sangat luas dan cukup disegani. Hubungannya dengan Presiden
SBY juga dikenal cukup akrab, meski PKS kerap menyerang pemerintahan
SBY.
Sementara itu, pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, M Assegaf, mengatakan
kliennya belum pernah menceritakan nama Ridwan dalam sesi konsultasi
hukum. Selama ini, yang dibicarakan Luthfi hanya sebatas pertemuan
dengan Mentan, Suswono, Dirut PT Indoguna, Elizabeth, Dirut PT Radina
Bio Adicita Elda Deviana dan Ahmad Fathanah.
"Sebatas itu saja. Ini muncul nama baru anaknya Pak Hilmi ini baru
ramai hari ini. Peranannya apa, menarik untuk kita klarifikasi dengan
LHI," kata Assegaf. "Secuil pun tentang anaknya Hilmi Aminudin, saya
sama sekali kita tidak punya pengetahuan tentang itu."
Assegaf juga mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Ridwan saat
ini. Oleh sebab itu, Assegaf akan menanyakan peranan Ridwan pada
Luthfi. "Justru ini membuat kami terdorong ingin tahu. Nanti saya tanya
LHI apa perannya," kata dia.
Bukan kali ini saja permohonan cegah yang diajukan KPK kalah cepat
dengan targetnya. Sebelumnya, KPK harus susah payah mengejar Muhammad
Nazaruddin hingga ke luar negeri karena kasus serupa.
Nazaruddin yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Partai
Demokrat kabur ke Singapura sebelum surat permohonan cegah dilayangkan
KPK. KPK baru mengirim surat permohonan pada 24 Mei 2011. Sedangkan
Nazaruddin terbang ke Singapura pada 23 Mei 2011 malam.
Pendiri PKS Yusuf Supendi mengaku tidak terkejut dengan pencegahan
Ridwan ke luar negeri terkait kasus suap kuota impor daging sapi ini.
"Saya tidak kaget. Sudah sangat jelas bahwa ada pengusaha Palembang
bisnis impor daging sapi bersama Ridwan, anak Hilmi Aminuddin," kata
Supendi.
Menurut Supendi, Ridwan bekerja sama dengan seorang pengusaha dari
Palembang, Sumatera Selatan, dalam usaha impor daging sapi ini. Supendi
mengatakan, ia juga pernah mengingatkan seluruh petinggi PKS untuk tidak
terlibat bisnis apapun sesuai dengan aturan partai. "Dalam Anggaran
Dasar PKS, pemimpin tertinggi dilarang terlibat bisnis dalam rangka
menjaga kepribadian, dan supaya fokus berdakwah," katanya.
Sementara anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan
partainya menyerahkan sepenuhnya kasus hukum kepada KPK. “Segala masalah
hukum biar ditangani KPK dan tim pengacara,” kata Hidayat.
Hidayat juga membantah keras bahwa dana kasus ini masuk ke partai.
Menurutnya, Keuangan PKS berasal dari iuran kader yang duduk di DPR.
"Iuran itu berasal dari gaji kami. Per bulan minimal kami iuran Rp2 juta
untuk partai," kata dia. Selain iuran untuk partai, anggota fraksi PKS
juga harus menyetor Rp2 juta untuk iuran fraksi setiap bulan.
Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Ridwan tidak ada
kaitannya dengan partainya. "Kami tidak tahu, baik kasus maupun
keberadaan Ridwan. Setahu kami, dia bukan pengurus PKS," kata Mardani. (HP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar