Sprindik KPK dan Operasi Penggulungan Anas

TARGET TUNTAS, Bocornya draft Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke publik menciderai lembaga antikorupsi itu. Di saat bersamaan, Anas dibidik secara politik di Partai Demokrat.

Boocornya draft Sprindik Anas Urbaningrum ke publik beberapa jam sebelum pertemuan Majelis Tingggi Partai Demokrat pada Jumat (8/2/2013) lalu menambah tensi politik di internal Partai Demokrat meninggi. Secara bersamaan, opini publik yang telah terbentuk dari bocornya sprindik itu pun menguat yakni, Anas Urbaningrum bakal ditetapkan tersangka pada Jumat (8/2/2013) lalu.

Namun pihak KPK menengarai Sprindik yang beredar luas di masyarakat itu palsu. KPK pun akan menguji validasi dokumen yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat. "KPK masih melakukan validasi terhadap dokumen yang berkembang itu apakah dari dalam KPK atau dari luar atau dokumen itu palsu," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Senin (11/2/2013).

Johan menggarisbawahi, dokumen yang beredar itu merupakan draf persetujuan. Draft tersebut tidak bernomor dan tidak lengkap ditandatangani pimpinan KPK. Saat ini, kata Johan, KPK sedang merapatkan ihwal Sprindik yang beredar di tengah masyarakat. "Kalau dari hasil validasi itu benar dari dalam, maka akan ada pengusutan apakah ini melanggar kode etik atau tidak. Hasil validasi bisa diketahui kemungkinan sepekan lagi," terang Johan.

KPK, kata Johan, akan membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai apabila draft tersebut diketahui disebar oleh pimpinan KPK settingkat Direktur. Ancaman hukuman terberat adalah dipecat. Namun jika yang membocorkan draft dari pimpinan KPK, maka KPK akan membentuk Komite Etik. "Kalau yang membocorkan level pimpinan akan dibentuk Komite Etik. Tapi, kita tunggu saja hasil validasi," ungkap Johan.

Jika melihat situasi Jumat (8/2/2013) diinternal Partai Demokrat, memang terlihat memanas. Pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat memutuskan keputusan penting dalam perjalanan politik Partai Demokrat.

Pertemuan yang dihadiri Majelis Tinggi Partai Demokrat plus itu pada akhirnya menelorkan delapan langkah penyelamatan Partai Demokrat. Salah satu poin yang signifikan yakni SBY mengambil tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua Umum Partai Demokrat.

"Elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat di DPR beserta DPD dan DPC Partai Demokrat, berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Partai, sesuai hierarki dan konstitusi partai,"

Beredarnya sprindik KPK bersamaan dengan agenda politik Partai Demokrat terasa hanya kebetulan belaka. Namun, sungguh mencengangkan lembaga sekredibel KPK, untuk urusan yang sangat vital seperti Sprindk bisa bocor dan pada akhirnya menjadi tunggangan politik. KPK harus mengembalikan marwahnya dengan menangkap siapa pelaku pembocor Sprindik itu.(inilah.com)